
Sekda Arry Yuswandi Gagas SAPILIN, Satukan Sistem Penanggulangan Bencana di Sumbar
PADANG — nrtvnews.com Ketika bencana terjadi, waktu menjadi sangat berharga. Dalam hitungan jam, bahkan menit, pemerintah harus mengetahui siapa yang terdampak, wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan, jalur mana yang masih bisa dilalui, serta fasilitas kesehatan dan sumber daya apa yang masih tersedia.
Masalahnya, penanganan bencana melibatkan banyak pihak dengan data, kewenangan, dan sistem kerja yang berbeda.
Kondisi inilah yang mendorong Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menggagas SAPILIN (Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi).
SAPILIN dirancang untuk memperkuat keterhubungan antarlembaga dalam penanggulangan bencana, mulai dari data, koordinasi, respons darurat hingga pemulihan.
Gagasannya sederhana: penanganan bencana tidak cukup jika banyak pihak bekerja sendiri-sendiri. Semua pihak harus bergerak dalam satu sistem.
Semangat itu dirangkum dalam empat prinsip utama: Satu Data, Satu Koordinasi, Satu Tujuan, Satu Ketahanan.
Bencana Berdampak ke Banyak Sektor
Sumatera Barat memiliki karakter geografis yang membuat risiko bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor serta berbagai bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang harus diantisipasi.
Dampaknya pun tidak berhenti pada satu sektor.
Ketika jalan dan jembatan rusak, distribusi logistik ikut terganggu. Jika jaringan listrik dan air bersih bermasalah, pelayanan dasar ikut terdampak. Kerusakan lahan pertanian dapat memukul mata pencaharian masyarakat. Sekolah, puskesmas, pasar dan pusat kegiatan ekonomi juga bisa berhenti beroperasi.
Karena itu, penanggulangan bencana membutuhkan kerja yang terhubung sejak sebelum bencana terjadi.
SAPILIN tidak diarahkan untuk membentuk struktur pemerintahan baru. Sistem ini justru dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dan koordinasi antarsistem serta antarlembaga yang selama ini sudah berjalan.
Satu Data untuk Satu Keputusan
Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan bencana adalah data yang tersebar di berbagai instansi.
Perangkat daerah memiliki data sesuai kewenangannya. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki informasi berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha hingga organisasi lainnya juga memiliki informasi yang dibutuhkan dalam kondisi darurat.
Persoalannya muncul ketika seluruh informasi tersebut harus digunakan secara bersamaan.
Dalam situasi krisis, sejumlah pertanyaan menjadi sangat menentukan.
Berapa jumlah warga yang terdampak? Di mana lokasi yang paling membutuhkan pertolongan? Jalur mana yang masih dapat dilalui? Fasilitas kesehatan mana yang masih berfungsi? Berapa sumber daya yang tersedia? Wilayah mana yang harus diprioritaskan?
Jika data yang digunakan berbeda, keputusan yang diambil pun berpotensi berbeda.
Karena itu, SAPILIN mendorong penguatan Satu Data Bencana Daerah, sehingga informasi dari berbagai sektor dapat terhubung, diperbarui dan digunakan sebagai rujukan bersama.
Tujuannya bukan sekadar memiliki data sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan para pengambil keputusan memiliki gambaran situasi yang sama ketika harus bertindak cepat.
Teknologi Bukan Sekadar Aplikasi
Pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam pengembangan SAPILIN.
Berbagai instrumen yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk Dashboard Kebencanaan dan Sumbar Bangkit, dapat dioptimalkan untuk membantu membaca kondisi lapangan, memetakan kebutuhan, memantau penanganan serta melihat perkembangan pemulihan.
Namun, SAPILIN tidak berhenti pada pembangunan atau penggunaan aplikasi.
Teknologi hanya akan efektif jika didukung sistem kerja yang jelas.
Karena itu, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting, termasuk melalui Tim Reaksi Cepat dan klaster kebencanaan.
Setiap pihak harus mengetahui perannya. Siapa yang melakukan tindakan tertentu, melalui jalur mana informasi disampaikan, di mana sumber daya tersedia dan ke lokasi mana dukungan harus digerakkan.
Dengan pola tersebut, koordinasi tidak lagi baru dibangun ketika bencana terjadi. Koordinasi harus sudah disiapkan sebelum keadaan darurat datang.
Dari Respons Menuju Ketahanan
SAPILIN juga membawa cara pandang bahwa penanggulangan bencana bukan semata-mata persoalan merespons ketika bencana terjadi.
Risiko bencana harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan.
Pembangunan jalan, jembatan, permukiman, sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih hingga kawasan ekonomi perlu mempertimbangkan kondisi dan kerentanan wilayah.
Dengan demikian, pengurangan risiko bencana tidak menunggu sampai kerusakan terjadi. Mitigasi harus hadir sejak keputusan pembangunan dibuat.
Pendekatan ini juga membuat penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama.
Pemerintah provinsi dan BPBD tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah kabupaten dan kota, kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.
Perguruan tinggi dapat memberikan kajian dan dukungan keilmuan. Dunia usaha memiliki jaringan, sumber daya dan kemampuan logistik. Media berperan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Relawan menjadi penghubung hingga ke tingkat komunitas.
Sementara masyarakat memiliki pengetahuan yang sering kali tidak tercatat dalam laporan resmi.
Warga mengetahui kondisi lingkungan tempat tinggalnya, mengenali kelompok yang paling rentan, mengetahui jalur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat serta memahami kebutuhan yang muncul pada tahap awal bencana.
Karena itu, masyarakat bukan sekadar penerima bantuan.
Masyarakat adalah bagian dari ketahanan daerah.
SAPILIN Dibangun Secara Bertahap
Pengembangan SAPILIN dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan kebijakan dan mekanisme kerja, integrasi data dan koordinasi, peningkatan kapasitas hingga pelembagaan sistem agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sistem tersebut juga harus terus dievaluasi.
Setiap kejadian bencana memberikan pengalaman dan pelajaran baru. Kelemahan yang ditemukan harus menjadi bahan perbaikan agar tidak kembali terulang pada bencana berikutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan SAPILIN tidak ditentukan oleh banyaknya rapat, dokumen atau aplikasi yang dibuat.
Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.
Informasi harus lebih cepat diterima. Bantuan harus lebih tepat sasaran. Layanan dasar harus lebih cepat pulih. Keputusan harus dibuat berdasarkan gambaran kondisi yang sama. Dan yang paling penting, risiko korban jiwa serta kerugian akibat bencana dapat ditekan.
Sumatera Barat mungkin tidak dapat menghilangkan seluruh ancaman bencana.
Namun, Sumatera Barat dapat terus membangun kesiapsiagaan, memperkuat keterhubungan antarpihak dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.
Itulah semangat SAPILIN: Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi.
Satu Data. Satu Koordinasi. Satu Tujuan. Satu Ketahanan.
Satukan Langkah, Lindungi Kehidupan.








































